HARI BHAKTI RIMBAWAN, Menuju Hutan Lestari dan Masyarakat yang Sejahtera

oleh: vita febrina

29 tahun silam, tepatnya pada tanggal 16 Maret 1983, Presiden Soeharto dalam pidato pembentukan Kabinet Pembangunan IV menyampaikan perlunya pemecahan beberapa Departemen yang nantinya akan dikelola secara lebih intensif, termasuk di dalamnya Departemen Pertanian yang ketika itu masih membawahi sektor kehutanan. Sebuah cikal bakal terbentuknya Departemen Kehutanan yang hingga kini diperingati sebagai Hari Bhakti Rimbawan.

Kurun waktu hampir tiga dekade memang belum bisa dianggap mewakili perjalanan panjang sejarah pengelolaan hutan di negeri ini yang telah berjalan sejak zaman kolonial. Namun bilangan 29 tahun juga tidak bisa dianggap singkat mengingat telah begitu banyak kebijakan silih berganti yang mewarnai  pembangunan kehutanan dari masa ke masa.Dari era sentralisasi hingga otonomi daerah, dari pengelolaan yang bersifat topdown kepada pengelolaan yang bersifat partisipatif, dari paradigma State Based Forest Management ke paradigma Community Based Forest Management, kesemuanya melahirkan polemik yang tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan kiat praktis dan pragmatis.

Perubahan sistem pemerintahan dari otoritarian menuju demokrasi menjadi titik tolak perubahan paradigma pengelolaan berbagai sektor termasuk kehutanan. Hutan yang selama ini dikuasai negara diserahkan pengelolaannya kepada daerah. Pada zaman orde baru, negara dianggap telah melakukan eksploitasi hutan yang alih-alih memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat, malah dianggap bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan kemiskinan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kehutanan. Namun setelah 14 tahun sejak reformasi sebagai tonggak demokrasi dikumandangkan, impian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan hutan agaknya masih ibarat jauh panggang dari api. Data yang menunjukkan peningkatan laju deforestasi pasca reformasi serta jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar kawasan hutan merupakan indikasi bahwa otonomi daerah belum berjalan maksimal ke arah cita-cita pemerataan kesejahteraan.

Heru Nugroho (2003), menjelaskan bahwa proses demokratisasi yang awalnya ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan kehutanan yang lebih baik, dalam perkembangannya justru membawa kita ke dalam sebuah perangkap demokrasi beku (frozen democracy). Beberapa indikator yang merupakan ciri-ciri dari kondisi frozen democracy antara lain stagnasi ekonomi, lemahnya civil society hingga konsolidasi elit yang tak kunjung terwujud.

Beberapa indikator di atas sedikit banyak bisa menjelaskan kondisi pengelolaan kehutanan saat ini di daerah. Data tentang kemiskinan masyarakat kawasan hutan sebelum dan setelah reformasi membuktikan bahwa terjadi stagnasi ekonomi pada masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kehutanan. Kesejahteraan yang diharapkan datang setelah adanya desentralisasi ternyata tak kunjung terwujud.

Lemahnya civil society yang merupakan indikator berikutnya dalam frozen democracy, adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Pelibatan masyarakat masih sebatas objek dari program, belum sampai pada tataran ikut serta dalam pengambilan keputusan. Namun pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat tidak dapat juga diartikan menyerahkan begitu saja pengelolaan tanpa pembinaan dan penyiapan segenap unsur masyarakat yang terlibat di dalamnya. Pengelolaan hutan yang diserahkan kepada kelompok atau wilayah administrasi terkecil dalam masyarakat misalnya, terkadang belum dibarengi dengan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya penguatan kelembagaan pada tataran grassroot. Dapat dipahami bahwa birokrasi hari ini adalah warisan dari pemerintahan otoritarian di masa lalu yang terbiasa dengan tipe pemerintahan yang bersifat topdown. Maka hari ini, kita harus mulai menyadari dan mengubah paradigma kita tentang pembangunan kehutanan yang mengarah pada pengelolaan yang bersifat partisipatif. Kita harus benar-benar memahami dan menerima bahwa masyarakat bukan lagi sebagai objek dari pembangunan, melainkan bagian yang menentukan dalam berbagai program yang diselenggarakan. Dan untuk mencapai masyarakat yang sadar dan mandiri tidak bisa dengan cara-cara instan dan pragmatis. Dibutuhkan ketekunan untuk menguatkan kelembagaan pada tataran akar rumput dan proses tersebut pastinya akan memakan waktu dan energi yang cukup besar. Pembangunan kehutanan tidak boleh secara sederhana diartikan sebatas pada persoalan botani dan geografis, melainkan harus dipahami secara holistik sebagai proses membangun sebuah peradaban yang memahami betul bagaimana memperlakukan hutan dengan semestinya.

Persoalan pelik selanjutnya dalam kondisi frozen democracy adalah konsolidasi elit yang tak kunjung terwujud. Entah dengan sadar atau tidak, kita sering mempopulerkan istilah ‘kolesterol’ (yang merupakan singkatan dari kordinasi lemah dan ego sektoral) sebagai salah satu penyakit yang diderita oleh birokrasi saat ini. Meskipun negeri ini memiliki semangat gotong royong yang merupakan ciri khas penduduk nusantara, namun kita tidak bisa menampik kenyataan begitu sulitnya menyatukan persepsi dalam mengelola berbagai sektor termasuk kehutanan. Semoga saja istilah itu tidak sekadar menjadi pameo dalam rapat-rapat antar stake holder, melainkan benar-benar kita renungkan substansinya dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya.

Pada akhirnya, butuh sikap legawa untuk mengakui bahwa pembangunan dalam sektor kehutanan masih belum tertata sebagaimana mestinya dan disana-sini masih terdapat berbagai kelemahan. Namun menafikan sama sekali upaya yang telah dilakukan juga bukan hal yang patut. Bagaimanapun, upaya untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi di lapangan layaknya didukung oleh segenap unsur masyarakat yang masih peduli dengan hutan. Meminjam ungkapan bijak Lao Tsu, “perjalanan ribuan kilometer dimulai dengan mengayunkan langkah pertama”. Dirgahayu Kemenhut, menuju cita-cita hutan lestari dan masyarakat yang sejahtera.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: